DPRD Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi Ranperda Perubahan APBD 2025

Kabarredaksi.id -Muara Bungo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menggelar Rapat Paripurna tentang penyampaian Jawaban Pemerintah Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025. Paripurna tersebut di gelar di ruang rapat utama DPRD Bungo, Kamis (18/9/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Muhammad Adani, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua I DPRD H. Pardinan, S.M., serta Wakil Ketua II DPRD Darwandi, S.H. Hadir pula Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, dan para tamu undangan lainnya yang turut hadir pada rapat paripurna tersebut.

Selain itu, Pemkab Bungo secara resmi menyampaikan jawaban atas berbagai pertanyaan, saran, kritik, dan harapan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna sebelumnya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas pandangan umum dan masukan yang diberikan. Semua pertanyaan dan saran yang memiliki substansi sama akan kami jawab secara kolektif,” ujar Wakil Bupati Bungo dalam sambutannya.

Adapun lima Poin Jawaban Pemkab Bungo terhadap Fraksi NasDem

Dalam penyampaian jawaban yang diawali dengan menanggapi Fraksi NasDem yang sebelumnya disampaikan oleh Edi Kusnadi, S.IP, Pemkab Bungo menyoroti lima poin utama sebagai berikut:

1. Fokus Utama Pembangunan Daerah

APBD Perubahan 2025 tetap memprioritaskan pembangunan di tiga sektor strategis, yaitu:

Pendidikan: Rp397 miliar lebih

Kesehatan: Rp316 miliar lebih

Perekonomian: Rp17 miliar lebih

Wabup menegaskan, ketiga sektor ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Bungo.

2. Pergeseran Anggaran dan Transparansi

Menanggapi pertanyaan fraksi mengenai mekanisme pergeseran anggaran, Pemkab Bungo memastikan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Semua penyesuaian anggaran telah memiliki payung hukum yang jelas melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran. Setiap penambahan maupun pengurangan anggaran belanja dilakukan sesuai prosedur yang telah diatur, sehingga tetap transparan dan akuntabel,” tegas Wabup.

3. Strategi Pencapaian Target PAD

Terkait strategi mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Bungo melakukan beberapa langkah konkret, antara lain:

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah. Penagihan aktif terhadap pajak yang tertunggak.

Pemberian reward kepada wajib pajak yang taat

Selain itu, Pemkab Bungo terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan OPD terkait agar penyaluran dana transfer dari pusat berjalan tepat waktu.

4. Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pemkab Bungo memastikan sebagian besar kegiatan fisik yang dianggarkan melalui APBD Perubahan 2025 sudah mulai berjalan karena bersumber dari pergeseran anggaran sebelumnya.

“Monitoring terus kami lakukan, terutama terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer, agar pelaksanaannya tepat waktu dan sesuai target,” kata Wabup.

5. Digitalisasi Pajak dan Layanan Publik

Menanggapi saran DPRD terkait peningkatan kualitas layanan publik, Pemkab Bungo menegaskan komitmennya memperluas digitalisasi, khususnya dalam pembayaran pajak daerah dan administrasi perpajakan.

Langkah ini bertujuan untuk memperluas basis wajib pajak, mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, serta meningkatkan transparansi keuangan daerah.

Wabup Tri Wahyu Hidayat menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya kerja sama semua pihak demi kemajuan Bungo, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.Redaksi.