Teken MoU dengan Kejari, Bupati Bungo Dedi Putra Harapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Kabarredaksi.id – Muara Bungo – Guna membangun sinergi dalam permasalahan hukum, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama ini berfokus pada pendampingan hukum, tata kelola aset daerah, dan penanganan perkara perdata serta tata usaha negara (Datun) untuk meningkatkan integritas pemerintahan.

MoU, ditandatangani Bupati Bungo Dedi Putra dan Kepala Kejaksaan Negeri Bungo Fik fik, yang berlangsung di Ruang Aula Kantor Bappeda Bungo, Selasa (24/02/2026 )

Bupati Bungo Dedi Putra mengajak kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bungo agar intensif membangun komunikasi dan koordinasi. Kepada Kepala Bagian Hukum Setda Bungo, agar menjembatani upaya preventif dalam pencegahan penyimpangan dan pelanggaran hukum saat pelaksanaan program kegiatan OPD maupun pasca kegiatan.

Dedi Putra berharap, dengan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan sedini mungkin dapat mencegah penyimpangan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Bila menemukan kesulitan dan permasalahan dalam melaksanakan suatu program kegiatan segera berkonsultasi untuk mendapatkan pendampingan dan arahan dari jajaran Kejari Bungo.

Bupati Dedi Putra mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Kejari Bungo beserta jajaranya yang selama ini telah banyak membantu memberikan pendampingan dan bantuan hukum.

Bupati Dedi Putra menjelaskan, MoU merupakan penguatan kembali kerjasama yang telah terjalin antara Pemkab Bungo dan Kejari Bungo. Sehingga segala program pembangunan di Kabupaten Bungo dapat berjalan lancar. Termasuk untuk mengamankan aset yang bermasalah dengan hukum dapat diselesaikan dengan baik.

Kepala Kejari Bungo Fik Fik mengatakan, penandatanganan perpanjangan kesepakatan bersama adalah bentuk kerjasama terkait bantuan hukum, pertimbangan Hukum dan tindakan hukum lainya.

Kejari Fik Fik juga berharap adanya koordinasi yang intensif antara Kejari Bdengan Pemkab Bungo. Tidak terbatas pada kerjasama yang sudah ada, namun lebih tercipta hubungan yang berkesinambungan.

“Melalui komunikasi dua arah dapat memitigasi risiko hukum dalam tata kelola dan penyelamatan keuangan ataupun kekayaan Negara,” ungkap Kejari.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU yakni Asisten Sekda bidang Ekonomi Pembangunan , Staf Ahli,para Kepala OPD dan para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.Rd